Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS merespons soal isu sejumlah partai politik mulai menginginkan posisi Menteri Dalam Negeri yang saat ini dijabat Tito Karnavian.
Fernando blak-blakan memohon Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tegas mengatakan tidak setuju.
Pengamat Komunikasi: Jokowi Harus Menjelaskan Secara Jujur
“Kalau mendagri dijabat oleh kader parpol, ini sangat rawan disalahgunakan untuk kepentingan partainya,” kata Fernando kepada awak media Rabu (21/7).
Bukan tidak mungkin, kader parpol itu akan menunjuk pejabat sementara yang berpihak kepadanya.
Hal itu mengingat banyak daerah yang masa jabatan pemimpinnya habis pada 2022-2023.
Sedangkan, Pemilu Serentak baru akan dilaksanakan pada 2024.
Jika PAN Merapat ke Jokowi, 2 Menteri Ini Terancam Reshuffle
“Berdasarkan data Pemilu 2019, 271 daerah yang akan dipimpin pejabat sementara DPT-nya melampaui 50 persen jumlah total DPT Pemilu 2019,” katanya.
Dengan jumlah yang fantastis, Fernando tak bisa membayangkan jika posisi mendagri sampai jatuh ke tangan parpol.
Apalagi jika melihat pengalaman pemilu dan pilkada yang sebelumnya, tak sedikit ditemukan ASN yang tidak netral.(*)
